Teks berikut untuk menjawab soal! Kementrian Perindustrian (Kemenperin) dan lemaba negara Lainnya ersinergi mengejar target pengentasan masyarakat miskin ekstrem hingga nol persen pada 2024. Menurut data BPS yang bersumber dari SurveiSosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2020, wilayah yang termasuk kemiskinan ekstrem berjumlah 35 kabupaten dari 7 provinsi di Indonesia. Ketujuh provinsi tersebut, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat. Jumlah penduduk miskin di Indonesia telah mencapai 10% dari total penduduk yang berjumlah lebih dari 270 jiwa. Pemerintah melalui kementrian/ lembaga berupaya mencanangkan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang jumlahnya cukup besar yakni mencapai Rp. 500 triliun. Namun, program-program tersebut berum berjalan optimal karena masih ada data rumah tangga miskin ekstrem yang tidak sesuai sehingga para penerima bantuan tidak tepat sasaran. Kemenperin memiliki program penumbuhan wirausaha baru melalui program incubator sidnis. Indonesia membutuhkan kira-kira 4 juta wirausaha baru untuk mendorong penguatan struktur ekonomi. Upaya sterategis lain sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat adalah revitalisasi sentra industry kecil dan menengah (IKM). Upaya ini dilakukan dengan meningkatkan sarana dan prasarana daerah melalui dana alokasi khusus (DAK). Kemenperin juga akan memfasilitasi program kredit bersubsidi bagi industry kecil yang memberikan nilai tambah, termasuk para pelaku usaha yang menghasilkan produk-produk halal. Sumber :https://web.archive.org/web20211027010114/https://kemenperin.go.id/artikel/22827/Dukungan-Nyata-Kemenperin-dalam-Pengentasan-Kemiskinan-Ekstrim, diakses 21 oktober 2021 wilayah yang termasuk kemiskinan ekstrem berjumlah 35 kabupaten dari 7 provinsi di Indonesia, yaitu…Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Timur. Jawa Barat, Jawa Selatan, Jawa Timur, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua barat.Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Selatan.Jawa Barat, Jawa Tengah , Jawa Timur, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua barat.Jawaban A dan B benar
Question
Teks berikut untuk menjawab soal! Kementrian Perindustrian (Kemenperin) dan lemaba negara Lainnya ersinergi mengejar target pengentasan masyarakat miskin ekstrem hingga nol persen pada 2024. Menurut data BPS yang bersumber dari SurveiSosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2020, wilayah yang termasuk kemiskinan ekstrem berjumlah 35 kabupaten dari 7 provinsi di Indonesia. Ketujuh provinsi tersebut, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat. Jumlah penduduk miskin di Indonesia telah mencapai 10% dari total penduduk yang berjumlah lebih dari 270 jiwa. Pemerintah melalui kementrian/ lembaga berupaya mencanangkan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang jumlahnya cukup besar yakni mencapai Rp. 500 triliun. Namun, program-program tersebut berum berjalan optimal karena masih ada data rumah tangga miskin ekstrem yang tidak sesuai sehingga para penerima bantuan tidak tepat sasaran. Kemenperin memiliki program penumbuhan wirausaha baru melalui program incubator sidnis. Indonesia membutuhkan kira-kira 4 juta wirausaha baru untuk mendorong penguatan struktur ekonomi. Upaya sterategis lain sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat adalah revitalisasi sentra industry kecil dan menengah (IKM). Upaya ini dilakukan dengan meningkatkan sarana dan prasarana daerah melalui dana alokasi khusus (DAK). Kemenperin juga akan memfasilitasi program kredit bersubsidi bagi industry kecil yang memberikan nilai tambah, termasuk para pelaku usaha yang menghasilkan produk-produk halal. Sumber :https://web.archive.org/web20211027010114/https://kemenperin.go.id/artikel/22827/Dukungan-Nyata-Kemenperin-dalam-Pengentasan-Kemiskinan-Ekstrim, diakses 21 oktober 2021 wilayah yang termasuk kemiskinan ekstrem berjumlah 35 kabupaten dari 7 provinsi di Indonesia, yaitu…Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Timur. Jawa Barat, Jawa Selatan, Jawa Timur, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua barat.Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Selatan.Jawa Barat, Jawa Tengah , Jawa Timur, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua barat.Jawaban A dan B benar
Solution
Berdasarkan teks yang diberikan, wilayah yang termasuk dalam kemiskinan ekstrem berjumlah 35 kabupaten dari 7 provinsi di Indonesia, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah "Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat."
Similar Questions
Bagaimanakah globalisasi mempengaruhi peranan negara dari perspektif ekonomi politik? a. Meningkatkan keupayaan negara berbanding pasaran dalam menguruskan ekonomi. b. Mengurangkan fungsi negara kepada fungsi tradisional seperti keselamatan. c. Meningkatkan penglibatan negara dalam pasaran modal. d. Meningkatkan tanggungjawab negara untuk mengawal etnisiti domestik
Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan perekonomian untuk menyediakan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah, dan kemakmuran masyarakat meningkat SebabMenurut Keynes, pengangguran tidak bisa dihilangkan tetapi hanya bisa dikurangi *2 poinPernyataan benar dan alasan benar, dan saling berhubunganPernyataan benar dan alasan benar, dan tidak saling berhubunganPernyataan benar, Alasan SalahPernyataan Salah, Alasan Salah
Perhatikan data berikut ini1) Menanam tanaman impor2) Menanam tanaman ekspor3) Diberlakukannya Tanam paksa4) Diberlakukannya Sewa tanahPada masa penjajahan Inggris, tindakan-tindakan Raffles cenderung memihak bangsa Indonesia. Hal ini berbanding terbalik dengan Van Den Bosch di masa penjajahan Belanda. Dari data di atas, yang merupakan kebijakan Ekonomi Van Den Bosch adalah…2 poin1234
Pilih strategi yang BETUL untuk mengurangkan kemiskinan melalui Dasar Ekonomi Baru.I. Meningkatkan kualiti golongan miskin dengan penyediaan perkhidmatan sosial.II. Penyusunan semula corak guna tenaga.III. Memperbanyakkan peluang pekerjaan yang membolehkan perpindahan kepada sektor produktiviti tinggi.IV. Meningkatkan pendapatan dan produktiviti golongan ini.a.I, II dan IIIb.I, II dan IVc.I, III dan IVd.Semua di atas
Dalam penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang bersifat refresif, posisi Lembaga negara sangatlah vital. Oleh karena itu, diciptakan lembaga yang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata yang bertugas memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat hukum kepada instansi pemerintah di bawahnya. Lembaga yang dimksud ialah
Upgrade your grade with Knowee
Get personalized homework help. Review tough concepts in more detail, or go deeper into your topic by exploring other relevant questions.