Kewenangan pemerintah pusat dalam rangka pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah antara lain kecualiSelect one:a. bidang pertahanan dan keamananb. bidang yustisi/peradilanc. bidang pendidikand. bidang agamae. bidang politik luar negeri

Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah propinsi, kabupaten, dan kota, atau antara propinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan...Select one:a. budaya daerahb. kekayaan daerahc. kekhususan dan keragaman daerahd. letak geografis daerahe. keamanan dan stabilitas daerah

Dalam penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang bersifat refresif, posisi Lembaga negara sangatlah vital. Oleh karena itu, diciptakan lembaga yang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata yang bertugas memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat hukum kepada instansi pemerintah di bawahnya. Lembaga yang dimksud ialah

Konflik antarsuku paska keruntuhan pemerintahan Orde Baru dapat diselesaikan melalui ….Select one:a. Musyawarah antargolongan yang bertikaib. Berkumpulnya pimpinan partai politikc. Pertemuan tokoh-tokoh agamad. Proses hukum yang ketate. Mengembangkan komunikasi antarsuku

Pasal 19 ayat (1) UUPA mengatur, untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republlik Indonesia menurut ketentuan yang diatur Peraturan Pemerintah”. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pendaftaran tanah ditujukan kepada pemerintah sebagai penguasa tertinggi terhadap tanah. Merujuk pada ketentuan tersebut maka terbitlah Peraturan Pemerintah sebagai implementasi dari Pasal 19 UUPA tersebut, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. Untuk mendapatkan sertifikat tanah pertama kali, pemohon terlebih dahulu melaksanakan pendaftaran tanah pertama kali, yang diharapkan sesuai dengan asas-asas pendaftaran tanah. Asas sederhana yang dimaksud ketentuan pokok dan prosedur dalam pelaksanaan pendaftaran tanah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang melaksanakan pendaftaran tanah serta tidak mempersulit masyarakat dalam mengurus sertifikat tanah. Asas Aman dimaksudkan pendaftaran tanah diselenggarakan secara teliti dan cermat oleh pemohon serta pemerintah sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum yang baik sesuai tujuan pendaftaran tanah itu sendiri. Asas terjangkau, bahwa tarif pendaftaran tanah tidak mempersulit masyarakat dalam mengurus sertifikat tanah. Sertifikat tanah sudah tidak dapat dipungkiri kekuatan hukumnya. Maksudnya disini, sertifikat tanah adalah bukti otentik dan apabila dikemudian hari terdapat sengketa dari tanah tersebut, maka sertifikat tanah dapat dijadikan alat bukti yang kuat. Namun demikian dalam realitas penegakan hukum seringkali ditemukan sertifikat hak atas tanah yang sudah terbit selama lebih dari 5 (lima) tahun dapat digugat ke Pengadilan Pertanyaan : Berdasarkan uraian tersebut di atas, coba Saudara susun Judul Penelitian yang sesuai dengan uraian di atas.

Otonomi daerah adalah bentuk kebebasan yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah untuk melaksanakan sendiri urusan rumah tangga daerahnya lewat sistem:Select one:a. Kesatuanb. Konfedarasic. Federasid. Desentralisasie. Sentralisasi